Kasus Korupsi di Indonesia (Sudut Pandang SIA)

KASUS KORUPSI GAYUS TAMBUNAN SUDUT PANDANG SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

           Korupsi adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita karena di negara Indonesia korupsi memang seperti telah menjadi sesuatu yang biasa atau mungkin telah menjadi budaya yang mendarah daging.Walaupun hampir setiap hari kita mendengar atau melihat kasus – kasus tentang korupsi, namun terkadang kita masih salah dalam memprsepsikan tentang korupsi.Sebagian dari kita mengaitkan korupsi  hanya dengan uang yang menyebabkan kerugian negara, padahal hanya beberapa pasal dalam UU Korupsi yang ada tercantum kata-kata kerugian negara, sedangkan sebagian besar pasal lebih menyangkut tentang perilaku.Untuk itu, kita harus benar – benar memahami tentang korupsi agar kita mengetahui berbagai jenis korupsi yang tidak hanya terkait dengan kerugian negara, tetapi juga dengan perilaku korupsi lainnya, seperti tindakan suap yang tidak terkait dengan keuangan negara.Kita wajib memerangi, mencegah dan mengatakan tidak untuk korupsi Karena korupsi adalah sumber utama dari segala masalah yang mendera bangsa ini.

1.2 Tujuan

          Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui penyebab korupsi dari sudut pandang Sistem Informasi Akuntansi dan untuk lebih memahami Sistem Pengendalian Internal yang baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Internal yang baik

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian Intern didefinisikan oleh AICPAsebagai berikut :

Pengendalian Intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu system pengendalian intern yang baik itu akan berguna untuk :

1.      Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi

2.      Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

3.      Memajukan efisieni dalam operasi.

4.     Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen      yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas di rinci oleh AICPA dalam Statement On Auditing Standards nomor 1, menjadi pengendalian  administrative dan pengendalian akuntansi sebagai berikut:

a. Pengendalian Akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan financial, dan konsekuensinya, organisassi, prosedur,dan catatan-cataan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup dalam arti :

• Transaks-transasidilkasanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) manajemen yang umum maupun yang khusus.
• Transaksi-transaksi dicatat untuk (1) memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip auntansiyang umunya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan (2) menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva. 
• Access(penggunaan) aktiva hanya diperbolehkan bilasesuai dengan otorisasi manajemen.
• Tanggung-jawab atas aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan-perbedaan.

b. Pengendalian  adminitratif meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan prosespengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengesahan (otorisasi) transaksi-transaksi oleh manajemen. Otorisasi tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan (organisasi) dan merupakan titik awal untukmenyusun pengawasan akuntansi atas transaksi-transaksi.

Pengendalian  akuntansi (accounting control) berfungsi untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Pengendalian ini disebut Preventif Control, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.  Pengendalian  administrative(administrative conrol) berfungsi untuk mendorong efisiensi, yaitu dengan mendorong dipatuhinya keputsan-keputusan manajemen.  Pengendalian ini disebut juga Feedback Control. 

2.1.2 Ciri-ciri pokok dari Sistem Pengendalian  Intern 

 

Suatu system pengawasan intern yang memuaskan harus meliputi :

• Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab-tanggungjawab fungsional secara tepat.
• Suatu system wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pemdapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
• Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungis-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
• Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengant anggung jawabnya

      Keempat elemen di atas merupakan cirri-ciri pokok  dari suatu system pengawsan intern.  Di samping cirri-ciri pokok tersebut ada cara-cara pengawasan lain yang fungsinya merupakan tambahan dari cirri-ciri pokok diatas. Pengawasan-pengawasan tamabhan itu dapat dilakukan dengan menggunakan laporan-laporan, budget atau standard an staff internal auditing.

a. Struktur organisasi 

 

• Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan yang lain.  Perbedaan struktur organisasi diantara berbagai perusahaan, disebabkan leh berbagai hal seperti jenis,luas, banyaknya, cabang-cabang dan lainnya.
• Suatu dasar yang berguna  dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa  organisasi itu harus fleksible dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus membuat yang baru.  

      Ada tiga bentuk utama dari departementalisasi dalam organisasi yaitu atas dasar fungsi,daerah, produk.

Rentang pengawasan (span of Control).

• Yaitu menunjukkan jumlah orang yang bertanggung jawab pada seorang atasan.
• Struktur organisasi yang tipis atau datar disebut mempunyai span of control yang lebar, sedangkan struktur organisasi yang tinggi mempunyai span of control yang sempit.

Jenis-jenis Wewenang

           Ada tiga jenis utama dari wewenang ,yaitu wewenang garis (atau sering dibuat garis komando), wewenang staf (merupakan wewenang membantu), wewenang fungsional(memberi hak pada seseorang untuk memerintah bagian lain yang tidak langsung menjadi bawahannya).

Diskripsi jabatan

        Untuk menentukan tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi, berguna sebagai alat unuk memisahkan tugas dan wewenang setiap bagian sehingga akan terhindar adanya kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi.

   

b. Sistem Wewenang Dan Prosedur Pembukuan

       Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan alat bagi manajem untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga utuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat.

c. Praktek –Pratek Yang Sehat.

        Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  Misalnya bagian akuntansi baru mencatat hutang setelah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen pendukung transaksi pembelian seperti surat permintaan pembelian, surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari penjual.

d. Pegawai yang Cukup Cakap

       Tingkat kecakapan pegawai mempenagruhi sukses tidaknya suatu system pengendalian intern,  Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta, bisa diharapkan bahwa system pengawasan intern juga tidak akan berhasil dengan baik.  

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya cukup, langkah-langkahnya harus dimulai sejak penerimaan pegawai baru. Jika ada penerimaan pegawai baru, hendaknya dilakukan seleksi dan test agar dapat ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan, memenuhi criteria yang diininkan. Apabila pegawai sudah diterima bekerja dalam perusahaan, perlu diadakan latihan-latihan agar dapat meningkatkan kecakapan.

2.1.3 Pengawasan-Pengawasan Tambahan

     Untuk menjamin berlakunya system pengawasan intern dengan baik, selain terpenuhinya keempat ciri-ciri khas di atas, diperlukan beberapa pengawasan tambahan yang terdiri dari laporan-laporan, budget/standar, dan suatu staf audit intern.

a.      Laporan

    Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Laporan ini diserahkan kepada atasan dengan maksud agar atasan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pekerjaan sudah dilaksanakan,  Agar suatu laporan dapat berfungsi dengan baik, Heckeet & Wilson dalam buku controllership menyatakan lima prinsip dasar sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan itu harus di susun sesuai dengan tanggungjawab  bagian-bagian dalamperusahaan.  Laporan seperti ini dibuat bertingkat sesuai dengan tingkat yang ada dalam struktur otganisasi.
2. Pengecualian, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun, itu hendaknya menunjukkan hal-hal yang menyimpang dari standar atau budgetnya. Maksud dari prinsip ini ialah agar management dapat memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyimpang tersebut.
3. Perbandingan, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun itu hendaknya dibandingkan dengan data lain agar lebih mempunyai arti.  Perbandingan ini dapat dilakukan dengan standar/budget atau dengan realisasi periode sebelumnya,
4. Ringkas, yaitu prinsip bahwa laporan yang dibuat untuk bagian yang lebih tinggi harus lebih ringkas, sehingga dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas.
5. Komentar. Yaitu prinsip bahwa laporan itu sebaiknya juga berisi beberapa komentar dari pihak yang menyusun. Maksud pemberian komentar ini adalah agar pembaca laporan tersebut dapat segera mengetahui hal-hal yang penting yang ada dalam laporan tersebut.

b. Standar atau Budget

            Merupakan alat untuk mengukur realisasi. Dengan adanya standar atau budget maka laporan-laporan bisa disusun dengan membandingkan antara realisasi dengan budget atau standarnya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

c. Staf audit intern

         Meupakan bagian atau pegawai dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu sesuai atau menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Ditinjau dari struktur organisasi maka bagian audit intern merupakan suatu fungsi staff yang bertanggung kepadacontroller. Kadang-kadang audit intern ini merupakan staff dari Direktur utama atau staff dari kepala bagian akuntansi. 

Pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting :

1. Preventive control, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah muncul.
2. Detective control, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
3. Corrective control, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan     

2.1.4 COSO (Committee Of Sponsoring Organization)

     COSO adalah kelompok sector swasta yang terdiri dari American, Accounting Association (AAA), AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute Of Management Accountants, dan Financial Executives Intitute. 

      Pada tahun 1992,COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian intern yaitu pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan penegnedalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

• Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
• Keandalan pelaporan keuangan
• Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku,

Lima komponen Model Pengendalian Internal COSO yang Saling berhubungan :

1. Lingkungan pengendalian : inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya – cirri perorangan, termsdukintegritas, nilai-nilai etika, dan kompentensi  - serta lingkungan tempat beroperasi.  Mereka adalh mesin yang mengemudikan organisasi dan dasr tempat segala hal terletak.
2. Aktivitas pengendalian, Kebijakan dan proedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organsasi, secara efektif dijalankan.
3. Penilaian risiko, Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis.  Organisasi juga harus membuat mekanisme unuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait.
4. Informasi dan komunikasi, disekitar aktivitas pengendalian terdapat system informasi dan komunikasi.  Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
5. Pengawasan, Seluruh poses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan dengan kebutuhan.  Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan.

a. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan Pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut :

• Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
• Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi
• Struktur organisasi
• Badan audit dewan komisaris
• Metode untuk memberikan otoritas dan tanggungjawab
• Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia
• Pengaruh-pengaruh eksternal

Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika.

      Merupakan hal yang pentig bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika.  Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi,  dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Contohnya, manajemen puncak harus memperjelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang sesuai keinginan pihak manajemen.

Filosofi Pihak manajemen dan Gaya beroperasi

          Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggungjawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi.  Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu.  Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi dapat dinilai dengan cara menjawab pertanyaan seperti berikut ini :

1. Apakah pihak manajemen mengambil risiko yang tidak sepantasnya untuk mencapai tujuan perusahaan ,atau apakah pihak manajemen menilai potensi risiko dan penghargaan sebelum bertindak ?
2. Apakah pihak manajemen mencoba untuk memanipulasi ukuran-ukuran kinerja seperti pemasukan bersih, agar kinerjanya dapat dilihat dalampandangan yang lebih baik?
3. Apakah pihak manajemen menekan para pegawai untuk mencapai hasil apapun metode yang dipergunakan, atau apakah pihak manajemen menuntut perilaku yang beretika ?  Dengan kata lain, apakah pihak manajemen yakin bahwa hasil dapat membenarkan cara?  

Struktur  Organisasi

           Struktur organisasi perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengaahan, dan pengendalain operasinya. Aspek penting lainnya struktur organisasi adalah sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, cara alokasi tanggung jawab mempengaruhi permintaan informasi manajemn, dan organisasifungsi system informasi dan akuntansi.

           Di dalam dunia bisnis saat ini, perubahan yang drastis terjadi dalam praktik di bidang manajemen, dan di dalam pengorganisasian perusahaan. Struktur organisasi hierarkis, dengan banyak lapisan pihak manajemen yang akan mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka yang di bawah, mulai menghilang .  Struktur tersebut digantikan dengan organisasi dasar (flat organization) yang memiliki yang dapat bekerja sendiri, dan terdiri dari pegawai yang dulunya ditugaskan ke berbagai departemen yang berbeda dan terpisah.  Para anggota tim diberdayakan untuk membuat keputusan tanpa mencari berlapis-lapis persetujuan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka,

Komite Audit Dewan Komisaris (Board of Director)

         Seluruh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange harus memiliki komite audit (audit commite) yang secara keseluruhan terdiri dari para komisaris (non pegawai) dari luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hokum, peraturan, dan standar yang terkait. Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan.

Metode Memberikan Otoritas dan Tanggung Jawab

           Pihak manajemen harus mmberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentuk ke departemen dan individu yang terkait, serta kemudian membuat mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut,  Otoritas dan tanggungjawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal, dan anggaran.  Salah satu hal yang sangat penting adalah perauran yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku, praktik bisnis yang dapat dibenarkan, peraturanpersyatan,dan konflik kepentingan.

Kebijakan dan Praktik-Praktik dalam Sumber Daya Manusia

          Kebijakan dan praktik-prkatik mengenai pengontrakan,pelatihan,dan pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi unuk meminimalkan ancaman, risiko,dan pajanan.

Pengaruh-pengaruh Eksternal

       Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah      termasuk persyaratan yang dibebankan oleh bursaefek, oleh Financial Accounting StandardBoard (FASB),dan oleh Securities and  Exchange Commission (SEC).  Termasuk dalam pengaruh eksternal juga persyaratan peraturan lembaga, sperti bank, sarana umum, dan perusahaan asuransi.

b. AKTIVITAS-AKTIVITAS PENGENDALIAN

           Komponen kedua dari model penngendalian internal COSO adalah kegiatan-kegiatan  pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen dicapai.  Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut :

• Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai,
• Pemisahan fungsi
• Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
• Penjagaan asset dan catatan yang memadai
• Pemeriksaan independent atas kinerja.

Otorisasi Transaksi dan kegiatan yang Memadai.  

         Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi asset perusahaan.  Oleh karena pihak manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan supervise setiap aktivitas dan keputusan, mereka membuat kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai, dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya.  Pemberdayaan ini, yang disebut sebagai otorisasi (authorization) adalah bagian penting dari pengendalian dan prosedur organisasi. Otorisasi sring kali didokumentasikan sebagai penandatangan, pemberian tanda paraf,atau memasukkan kode otorisasiatas dokumen atau catatan transaksi.  Sistem computer saat ini mampu mencatat tanda tangan digital (digital signature) (atau sidik jari), yaitu sebuah cara untuk menandatangani dokumen dengan sebuah data yang tidak dapat dipalsukan.

          Beberapa aktivitas atau transaksi tertentu terjadi karena keadaan khusus, sehingga pihak manajemen memberikan otirsasi khusus (specific authorization) agar dapat dilaksakan.  Sebaliknya, pihak manajemen dapat memberi otorisasi pada pegaeai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus, atau disebut sebagai prosedur otrisasi umum (general authorization).  Pihak manajemen harus memiliki kebijakan tertulis baik mengenai otorisasi khusus maupun umum,untuk semua jenis transaksi.

Pemisahan Fungsi

            Pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Seorang pegawai seharusnya tidak berda dalam posisi untuk melakukan penipuan dan menyembunyikan penipuan atau kesalahan yang tidak disengaja.   

Desain dan penggunaan Dokumen serta catatan yang memadai

• Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan.
• Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sesederhana mungkin untuk mendukung pncatatan yang efisisen. Meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menfasilitasi peninjauan serta verifikasi.
• Dokumen-dokumen yang mengawali sebuah transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi.
• Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk memindahkan asset keorang lain, harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak penerima asset.
• Dalam rangka megurangi kesempatan penggunaan  dokumen untuk peniuan, dokumen harus diberikan nomor yang telah dicetak lebih dahulu,agar setiapdokumen dapat dipertanggungjawabkan.
• Jejak audit yang baik memfasilitasi pelacakan ke setiap transaksi melalui system, perbaikan kesalahan, dan verifikasi output system.
• Penjagaan Asset dan Pencatatan yang memadai
• Harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik asset berupa informasi maupun fisisk (kas, persediaan , dan perlengkapan).  Prosedur-prosedur berikut inimenjaga asset pencurian, penggunaan tanpa otirsasi, dan vandalisme.
• Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.
• Memelihara catatan aset, termasuk informasi secara akurat
• Membatasi akses secara fisik ke asset(mesin kas, lemari besi, kotak uang dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan asset dalam bentuk  surat-surat berharga.
• Melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, cabinet file yang terkunci,dan lokasi pendukung di luar kantor, merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen. Akses ke cek kosong serta dokumen harus dibatasi hanya untuk personil yang memiliki otorisasi.
• Mengendalikan lingkungan (Perlengkapan computer yang sensitive harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api yang memadai, bebas banjir, kejatuhan benda lain)
• Pembatasan akses ke ruang computer, file computer, dan informasi.  

Pemeriksaan Independen atas Kinerja

        Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnyayang penting. Pemeriksaan ini harus independent, karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa . Berbagai jenis pemeriksaan independent sbb :

• Rekonsiliasi dua rangkaian cataan yang dipelihara secara terpisah

Salah satu cara untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan catatan adalah merekonsiliasi catatan tersebut dengan catatan lainnya yang seharusnya memiliki saldo yang sama ( Saldo bank, buku pembantu piutang)

• Perbandingan jumlah actual dengan yang dicatat

Kas dalam laci mesin kas pada akhir pergantian staf administrasi, harus sama jumlahnya dengan jumlah yang dicatat dalam pita mesin kas

Seluruh persediaan harus dihitung paling tidak pertahun, dan hasilnya dibandingkan dengan catatan persediaan. 

• Pembukuan berpasangan

Pepatah yang menyatakan bahwa debit harus sama dengan kredit memberikan kesempatan besar untuk pemeriksaan internal.

• Jumlah total batch

Di dalam aplikasi pemrosesan secara batch, dokumen sumber digabungkan dalam kelompok dan jumlah total batch (yang juga disebut sebagai jumlah total control), dan secara manual dihitung sebelum data sumber dimasukkan ke dalam system. Terdapat lima jumlah total batch yang dipergunakan dalam system computer, yaitu :

1. Jumlah total keuangan (financial total) adalah jumlah dalam field nilai uang, seperti jumlah total penjualan atau penerimaan tunai.
2. Jumlah total lain-lain (hash total) adalah jumlah field yang biasanya tidak ditambahkan seperti jumlah nomor rekening pelanggan atau nomoridentifikasi pegawai
3. Jumlah catatan (recordcount) adalah jumlah dokumen yang diproses.
4. Jumlah baris (line record) adalah jumlah baris data yang dimasukkan. 
5. Uji kesesuaian baris dan kolom (cross-footing balance test). Uji ini akan membandingkan jumlah total dari setiap jumlah dalam baris, dengan jumlah total dari setiap jumlah dalam kolom, untuk memeriksa apakah jumlah mereka sama.

Peninjauan Independen

           Setelah seseorang memproses sebuah transaksi, orang kedua kadang kala meninjau pekerjaan orang pertama.  Orang kedua memeriksa keberdaaan tanda tangan otorisasi yang memadai, meninjau dokumen pendukung,dan memeriksa keakuratan bagian data yang penting, seperti harga, jumlah, dan pemberian kredit.

Mengawasi Kinerja

            Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan pertanggungjawaban dan audit internal.

• Supervisi yang efektif. Mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan melindungi asset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses ke hal-hal tersebut.

• Akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas, laporan kinerja yang membandingkan kinerja yang actual dengan kinerja yang direncanakan.

• Audit internal. Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen, hukum,dan peraturan yang berlaku serta mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen.

c. PENILAIAN RESIKO

           Akuntan memainkan peran yang penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain system pengendalian yang efektif dan mengevaluasi system yang adauntuk memastikan bahwa system tersebut berjalan dengan efektif.

Identifikasi Ancaman . Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman berikut ini :

• Strategis (contoh : melalukan hal yang salah)
• Operasional (contoh : melakukan hal yang benar, tetapi dengan cara yang salah)
• Keuangan (contoh:adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian atau pembutana kewajiban yang tidak tepat)
• Informasi (contoh menerima informasi yangsalah atau tidak relevan, system yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan)

Perkiraan Risiko  

      Beberapa ancaman menunjukan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar. Misalnya , perusahaan lebih mungkin menjadi korban penipuan computer daripada serangan teroris, dan pegawai lebih mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja daripada melakukan tindakan penipuan secara sengaja.

Perkiraan Pajanan (Exposure), kerugian potensial

          Risiko gempa bumi mungkin kecil, tetapi pajanannya dapat sangat besar, gempa dapat menghanurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Risiko dan pajanan harusdiperhitungkan bersama-sama, karena apabila salah satu meningkat, maka baikmaterilitasancaman maupun kebutuhan untuk melindunginya akan meningkat.

Identifikasi Pengendalian

             Manajemen harus mengidentifiksi salah satu atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman.  Dalam mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian internal tertentu, manajemen perlu mempertimbangkan kefektifan dan  waktunya.

           Apabila semua factor yang lainnya sama, maka pengendalian untuk pencegahan akan lebih baik daripada pengendalian untuk pemeriksaan.  Akan tetapi apabila pengendalian untuk pencegahan gagal, maka pengendalian untuk pemeriksaan penting untuk menemukan masalah, dan pengendalian korektif membantu mengatasi masalah tersebut,  Jadi, pengendalian untuk pencegahnan, untuk pemeriksaan, dan korektif saling melengkapi, dan system pengendalian internal yang baik perlu menggunakan ketiga-tiganya.

d. Perkiraan Biaya dan Manfaat

• Tidak ada system pengendalian internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan terhadap seluruh anacaman dalam pengendalian internal.
• Oleh sebab itu, tujuan untuk mendesain sebuah system pengendalian internal adalah untuk menyediakan jaminan yang wajar bahwa tidak akan muncul masalah dalam system pengendalian itu sendiri.
• Elemen utama biaya adalah personil, termasuk waktu untuk melaksanakan proseddur pengendalian, biaya untuk mempekerjakan pegawai tambahan agar mencapai pemisahan tugas yang efektif, serta biaya untuk memprogram pengendalian dalam system computer.
• Manfaat dari prosedur pengendalian adalah perbedaan antara perkiraan kerugian dengan prosedur pengendalian, dan perkiraan kerugian tanpa adanya prosedur pengendalian. Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya.

2.1.5 Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer

         Sys Trust menggunakan empat prinsip berikut ini untuk menetapkan apakah suatu system andal atau tidak :

1. Ketersediaan (availability). Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantuman pada pernyatan atau perjanjian tingkat pelayanan.
2. Keamanan (security). Sistem dilindungi dari akses fisi kmaupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini akan membantu mencegah (a) penggunaan yang tidak sesuai, pemutarbalikan, penghancuran, atau pengungkapan informasi dan software serta (b) pencurian sumber daya system.
3. Dapat dipelihara (maintainability) Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas system.
4. Integritas (integrity),  Pemrosesan system bersifat lengkap akurat, tepat waktu, dan diotorisasi, Sebuah system dikatakan memiliki integritas apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi system tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi system, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.

Bagi setiap prinsip keandalan di atas, tiga criteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut, :

1. Entitas memiliki tujuan kinerja (performance objective). Kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan , didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan telah memenuhi tiap prinsip keandalan .

•     Tujuan kinerja adalah sebagai tujuan umum yang ingin dicapai entitas.
•      Kebijakan adalah peraturan-peraturan yang memberikan arah formal untuk mencapai tujuan, dan mendorong kinerja. 
•     Standar sebagai prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi, agar sesuai dengan kebijakan

2. Entitas menggunakan prosedur , sumber daya manusia,software, data, dan infrastruktur untuk mencapai setiap prinsip keandalan, dengan berdasarkan pada kebijakna dan standar yang telah ditetapkan.

3. Entitas mengawasi system dan mengambil tindakan untukmencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar, untuk setiap prinsip keandalan 

BAB III

ISI 

3.1 Kasus korupsi gayus tambunan

3.1.1

Kronologi Kasus Gayus

           Tudingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan semakin melebar. Tak hanya Polri dan para penyidiknya, Kejaksaan Agung dan tim jaksa peneliti pun turut gerah dengan tudingan Susno Duadji yang mulai merembet ke mereka. Mereka (tim jaksa peneliti) pun bersuara mengungkap kronologis penanganan kasus Gayus, berikut adalah kronologis versi tim peneliti kejaksaan agung.

           Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri, diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

           Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana Rp.25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp.25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus. “Ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Andi Kosasih. Ditandatangani 25 Mei 2008,” kata dia. Menurut Cirrus keduanya awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena sama-sama besar, tinggal dan lahir di di Jakarta Utama. Karena pertemanan keduanya, Andi lalu meminta gayus untuk mencarikan tanah dua hektar guna membangun ruko di kawasan Jakarta Utara.
        

            Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta. Namun Andi, dikatakan Cirus baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada pada 1 juni 2008 sebesar US$ 900.000 US dolar, kemudian 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, 27 Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, lalu pada 10 November 2008 sebesar US$ 200.000, 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada 16 Februari 2009 sebesar US$ 300.000. “Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gayus. Sementara untuk money laundringnya, dikatakan Cirrus itu hanya tetap menjadi dugaan sebab Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp 25 milliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring). PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. Dalam proses perkara itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang yang diduga tindak pidana.

             Dari perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di bank BCA milik Gayus. Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. PT. Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 1 September 2007 sebesar Rp 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta.

             Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring juga. “Bukan korupsi, bukan money laundering, tapi penggelapan pajak murni. Itu uang untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Tapi setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak tahu berada di mana. Tapi uang masuk ke rekening Gayus. Tapi ternyata dia nggak urus (pajaknya). Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya diam di rekening Gayus.
Berkas P-19 dengan petujuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita uang senilai Rp 370 juta itu. Dalam petunjuknya itu, jaksa peneliti juga meminta penyidik Polri menguraikan di berkas acara pemeriksaan (BAP) keterangan itu beserta keterangan tersangka (Gayus T Tambunan).

               Dugaan penggelapan yang dilakukan Gayus itu, diungkapkan Cirrus terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundring, penggelapan dan korupsi senilai Rp 25 milliar yang semula dituduhkan kepada Gayus. Cirrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal Rp 25 milliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, yang merupakan seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gayus senilai Rp 25 juta itu.

             Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di rekening Gayus. Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp 25 juta, sedangkan dari PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp 370 juta. Transaksi itu terjadi pada 18 Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009.
Uang senilai Rp 395 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu. Penanganan kasus Gayus sendiri bermula ketika PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Gayus T Tambunan. PPATK pun meminta Polri menelusurinya.
Kembali ke kasus, berkas Gayus pun dilimpahkan ke pengadilan. “Jaksa lalu mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun,”. Dari pemeriksaan atas pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya, beredar kabar bahwa ada "guyuran" sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing Rp 5 miliar.

            Diduga gara-gara itulah Gayus terbebas dari hukuman. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret lalu, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi vonis bebas. "Mengalirnya (uang) belum kelihatan ke aparat negara atau ke penegak hukum," kata Yunus.

           Namun, anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya perusahaan ini telah tutup. Sangkaan inilah yang kemudian maju kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang. Hasilnya, Gayus divonis bebas. “Di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Tapi kami akan ajukan kasasi,” tandas Cirrus. Sosok Gayus dinilai amat berharga karena ia termasuk saksi kunci dalam kasus dugaan makelar kasus serta dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak. Belum diketahui apakah Gayus melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelitnya tidak terbongkar sampai ke akarnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus HP Tambunan bukan hanya soal pidana pengelapan melainkan ada juga pidana korupsi dan pencucian uang. Gayus diketahui kini berada di Singapura. Dia meninggalkan Indonesia pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia pernah memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dia lakukan melibatkan sekurangnya 10 rekannya.
           Imigrasi Belum Endus Posisi Gayus, Gayus Tambunan hengkang ke Singapura pada Rabu 24 Maret. Namun posisi pastinya saat ini belum terendus. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan kasus markus pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan melibatkan sindikasi oknum polisi, jaksa, dan hakim. Satgas menjamin oknum-oknum tersebut akan ditindak tegas oleh masing-masing institusinya, koordinasi perkembangan ketiga lembaga tersebut terus dilakukan bersama Satgas. Ketiga lembaga tersebut sudah berjanji akan melakukan proses internal.Kasus ini merupakan sindikasi (jaringan) antar berbagai lembaga terkait.
          Perkembangan selanjutnya kasus ini melibatkan susno duadji, Brigjen Edmond Ilyas, Brigjen Raja Erisman. setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Susno menolak diperiksa Propam. Sebabnya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Komisi III DPR Siap Beri Perlindungan Hukum untuk Susno.
          

           Pada tanggal 30 Maret 2010, Polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan kini tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia. Polri mengaku tidak akan seenaknya melakukan tindakan terhadap Gayus meski yang bersangkutan telah diketahui keberadaannya di Singapura.
          

            Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik Divisi Propam Polri memeriksa tiga orang sekaligus. Selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga tim berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih, tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota polri dalam pelanggaran kode etik profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus.

          Pada tanggal 7 April 2010, Komisi III DPR mengendus, seorang jenderal bintang tiga di Kepolisian diduga terlibat dalam kasus Gayus P Tambunan dan seseorang bernama Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, dari Rp24 milliar yang digelapkan Gayus, Rp11 milliar mengalir ke pejabat kepolisian, Rp5 milliar ke pejabat kejaksaan dan Rp4 milliar di lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir ke para pengacara..

           Efek berantai kasus Gayus juga menyentuh istana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Anti Mafia Hukum untuk mengungkap kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SBY menduga dalam kasus tersebut terdapat mafia hukum. 

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

            Dari kasus Korupsi Gayus Tambunan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan seorang akuntan sangatlah penting  karena akuntan sebagai penjaga gawang atau garda terdepan terhadap terjadinya praktek kecurangan. Namun dalam kenyataannya justru sering  dituduh sebaliknya. Karena sudah terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi, contohnya dari kasus mantan presiden kita yaitu Soeharto dimasa reformasi dahulu, dan kasus-kasus dari mantan menteri keuangan kita yaitu Sri Mulyani, serta yang terbaru saat ini adalah kasus dari Gayus Tambunan  yang sempat menjadi topik hangat beberapa waktu lalu karena kasus penggelapan pajak hingga 25 milliar yang mengalir kerekeningnya. Maka dari contoh-contoh kasus diatas membuktikan bahwa sangat penting peranan dari para akuntan untuk melakukuan pencegahan korupsi. Akuntan dapat menerapkan suatu sistem akuntansi yang baik dan merujuk pada profesionalisme serta operasional yang sehat. Membuat laporan keuangan yang baik dan benar sehingga menunjukan keadaan yang sebenarnya tanpa memodifikasinya. Sistem akuntansi tersebut dibentuk dengan membuat perencanaan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kendaraan berupa suatu organisasi yang mencerminkan pembagian tugas dan sumber daya manusia yang tersedia. Hal tersebut berkaitan dengan efektivitas pelaporan internal dan eksternal, dan untuk pengambilan keputusan manajemen.

               Dalam suatu lembaga atau Perusahaan harus adanya pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

4.2 Saran

               Makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu makalah ini dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi dan dengan penelitian sendiri. Adapun saran yang diberikan dari makalah ini:

1. Ada beberapa bahasan yang dikutip langsung dari blogger yang tertera di referensi
2. Jika dikembangkan, gunakanlah kutipan menurut hasil penelitian sendiri

  

 

Referensi:
https://ajunkusworo.wordpress.com/2011/10/02/korupsi-dari-sudut-pandang-akuntansi/
http://akutansi-akuntansi.blogspot.com/2012/03/sia-sistem-pengendalian-intern.html
http://helda-blog.blogspot.com/2012/11/kasus-korupsi-gayus-tambunan.html
https://etthye.wordpress.com/2011/10/23/korupsi-dari-sudut-pandang-akuntan/

Terimakasih untuk para blogger yang url-nya tertera diatas :)